19 Oktober 2014

Wajar Tanpa Pengecualian BPK

WTP adalah singkatan dari Wajar Tanpa Pengecualian. Ini merupakan peilaian dari BPK terhadap laporan keuangan. Untuk lebih jelasnya mari kita simak tentang WTP yang saya ambil dari http://id.wikipedia.org/wiki/Opini_Badan_Pemeriksa_Keuangan.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni

Wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion)


Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.
Selain opini WTP ada pula opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan (biasa disingkat WTP-DPP). Opini WTP-DPP dikeluarkan karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya. Ada beberapa keadaan yang menyebabkan ditambahkannya paragraf penjelasan. Keadaan itu, misalnya, adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi, adanya keraguan tentang kelangsungan hidup lembaga pengelola keuangan. Salain itu, bisa juga karena auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau adanya penekanan atas suatu hal. Dan bisa juga karena laporan audit yang melibatkan auditor lain

Wajar dengan pengecualian (qualified opinion)

Opini Wajar dengan pengecualian (biasa disingkat WDP) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Sebagian akuntan memberikan julukan little adverse (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

Tidak wajar (adversed opinion)

Opini tidak wajar adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini laporan keuangan perusahaan/pemerintah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan

Tidak menyatakan pendapat (disclaimer of opinion)

Opini tidak menyatakan pendapat (TMP) oleh sebagian akuntan dianggap bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan. Opini jenis ini diberikan jika auditor itidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Opini ini bisa diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh perusahaan/pemerintah yang diaudit, misalnya karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar.


Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Opini BPK pertama kali diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2004. Sejak 2004 hingga 2008 opini BPK terhadap LKPP adalah disclaimer (tidak memberikan pendapat). Baru pada tahun 2009 LKPP memperoleh predikat WDP. Predikat tersebut bertahan hingga sekarang. Berikut daftar opini BPK terhadap LKPP sejak tahun 2004 hingga sekarang.

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga

Opini BPK diberikan terhadap laporan keuangan Kementerian/Lembaga. Khusus untuk Laporan Keuangan BPK pelaksanaan audit dan pemberian opini diberikan oleh Kantor Akuntan Publik. Pada tahun 2012, laporan keuangan BPK diaudit dan diberi opini oleh Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi


http://id.wikipedia.org/wiki/Opini_Badan_Pemeriksa_Keuangan
================================


http://www.merdeka.com/peristiwa/bpk-wajar-tanpa-pengecualian-bukan-berarti-tak-korupsi.html Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Hendar Ristriawan menyatakan akan melakukan evaluasi sistem deteksi dini tindak pidana korupsi Fraud Control Sistem (FCS) yang ada di seluruh entitas dan pemerintah. Hal itu melihat masih adanya beberapa entitas yang belum memiliki deteksi dini tindak korupsi.

"Waktu kemarin kami lihat suatu entitas punya FCS apa belum, tapi rata-rata sudah punya," kata Hendar di Gedung BPK RI, Jalan Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat, Rabu (24/9).

Menurut Hendar, lembaga audit keuangan negara itu hanya merekomendasikan sebagai bentuk upaya pencegahan tindak korupsi bisa diantisipasi dengan maksimal. Namun nantinya evaluasi tidak akan dijadikan salah satu indikator dalam menetapkan opini terhadap kinerja entitas yang keuangannya diperiksa.

"Kita mendorong supaya bagaimana pencegahan itu bisa lebih efektif," katanya.

Dia mengatakan, untuk status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh entitas pemeriksaan tidak menjamin bebas korupsi. Opini tersebut diberikan berdasarkan pemeriksaan administrasi keuangan yang dilaporkan oleh entitas.

"Itu kan kinerja, jadi sudah menjadi tanggung jawab pengelola keuangan negara," katanya.
[ian]
 






Permendikbud Nomor 76 tahun 2014 tentang Perubahan Juknis BOS 2014

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 76 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah
Tahun anggaran 2014.
Adanya perubahan/revisi Juknis BOS 2014 ini salah satu tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pembelian buku Kurikulum 2013 pada sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/ madrasah tsanawiyah, sekolah menengah atas/madrasah aliyah, dan sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan.

Selanjutnya, mengenai Sasaran Program dan Besar BOS adalah semua SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT, termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKB Mandiri) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia.
Dengan mempertimbangkan bahwa biaya operasional sekolah ditentukan oleh jumlah peserta didik dan beberapa komponen biaya tetap yang tidak tergantung dengan jumlah peserta didik, maka mulai tahun 2014 ini besar dana BOS yang diterima oleh sekolah dibedakan mejadi dua kelompok sekolah, sebagai berikut.
1.   Sekolah dengan jumlah peserta didik minimal 80 (SD/SDLB) dan 120 (SMP/SMPLB/Satap).
BOS yang diterima oleh sekolah, dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan ketentuan:
a.   SD/SDLB : Rp 580.000,-/peserta didik / tahun
b.   SMP/SMPLB/SMPT/Satap : Rp 710.000,-/peserta didik / tahun
2.   Sekolah dengan jumlah peserta didik di bawah 80 (SD/SDLB) dan 120 (SMP/SMPLB/Satap)
Agar pelayanan pendidikan di sekolah dapat berjalan dengan baik, maka pemerintah akan memberikan dana BOS bagi sekolah setingkat SD dengan jumlah peserta didik kurang dari 80 peserta didik sebanyak 80 peserta didik dan SMP yang kurang dari 120 peserta didik sebanyak 120 peserta didik. Akan tetapi kebijakan ini tidak berlaku bagi sekolah-sekolah dengan kriteria sebagai berikut :
a.   Sekolah swasta bagi keluarga mampu sehingga telah memungut biaya mahal.
b.   Sekolah yang tidak diminati oleh masyarakat sekitar karena tidak berkembang sehingga jumlah peserta didik sedikit dan masih terdapat alternatif sekolah lain di sekitarnya.
c.   Sekolah yang terbukti dengan sengaja membatasi jumlah peserta didik dengan tujuan untuk memperoleh dana BOS dengan kebijakan khusus tersebut.
Agar kebijakan khusus ini tidak salah sasaran dan menimbulkan efek negatif, maka mekanisme pemberian perlakuan khusus ini mengikuti langkah sebagai berikut :
a.   Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota memverifikasi sekolah yang akan mendapatkan kebijakan khusus tersebut.
b.   Berdasarkan hasil verifikasi, Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota mengirim surat kepada Tim Manajemen BOS Provinsi dengan dilampiri daftar sekolah yang direkomendasikan dan daftar sekolah yang tidak direkomendasikan memperoleh perlakuan khusus tersebut dengan diberikan data jumla peserta didik di tiap sekolah. Surat rekomendasi ini disampaikan kepada Tim Manajemen BOS Provinsi hanya satu kali dalam satu tahun pada awal tahun anggaran (periode penyaluran triwulan 1). Apabila Tim BOS Kabupaten/Kota tidak mengirim rekomendasi tersebut, maka dianggap semua sekolah yang jumlah peserta didiknya di bawah batas minimal berhak memperoleh alokasi khusus .
c.   Tim Manajemen BOS Provinsi menyalurkan dana BOS sesuai rekomendasi Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota.
Jadi jumlah dana BOS yang diterima sekolah dalam kelompok ini adalah:
a.   SD sebesar = 80 x Rp.580.000,-/tahun = Rp 46.400.000,-/tahun
b.   SMP/Satap sebesar = 120 x Rp 710.000,-/tahun = Rp 85.200.000,-/tahun
Khusus untuk Sekolah Luar Biasa (SLB), terdapat 3 (tiga) kemungkinan yang terjadi di lapangan:
a.   SDLB yang yang berdiri sendiri tidak menjadi satu dengan SMPLB, dana BOS yang diterima sebesar = 80 x Rp 580.000,- = Rp. 46.400.000,-/tahun.
b.   SMPLB yang berdiri sendiri  tidak menjadi satu dengan SDLB, dana BOS yang diterima sebesar = 120 x Rp 710.000,- = Rp 85.200.000,-/tahun .
c.   SLB dimana SDLB dan SMPLB menjadi satu pengelolaan, dana BOS yang diterima sebesar = 120 x Rp 710.000,- = Rp 85.200.000,-/tahun .
Untuk SMP Terbuka dan TKB Mandiri, jumlah dana BOS yang diterima tetap didasarkan jumlah peserta didik riil karena pengelolaan dan pertanggungjawabannya disatukan dengan sekolah induk. Sekolah yang memperoleh dana BOS dengan perlakuan khusus ini harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :
a.   Harus memberitahukan secara tertulis kepada orang tua peserta didik dan memasang di papan pengumuman jumlah dana BOS yang diterima sekolah;
b.   Mempertanggungjawabkan jumlah dana BOS sesuai jumlah yang diterima;
c.   Bagi sekolah swasta harus memiliki dampak terhadap penurunan iuran/beban biaya yang ditanggung oleh orang tua
Poin perubahan Juknis BOS 2014

Ketentuan Lampiran I BAB IV Sub bab A pada komponen pembiayaan nomor 1 dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014 diubah, sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Permendikbud Nomor 76 Tahun 2014.

Download/unduh Permendikbud No. 76 Tahun 2014 tentang Revisi/Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun anggaran 2014 selengkapnya, silahkan klik di sini Semoga bermanfaat dan terimakasih…

 di copy dari: http://dadangjsn.blogspot.com/2014/10/download-revisi-perubahan-juknis-bos.html
 

16 Oktober 2014

Dapodik Sebagai Rujukan Perumusan Kebijakan dan Program

dicuplik dari http://www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/berita/3365
Jakarta, Kemdikbud ---  Kehidupan masyarakat Indonesia yang demokratis dan partisipasi publik yang semakin tinggi dalam setiap aspek pembangunan nasional mendorong pemerintah untuk melakukan berbagai terobosan melalui kebijakan dan program. Namun berbagai terobosan tersebut tidak akan berjalan tanpa didukung oleh pendataan yang sahih sesuai dengan kondisi dilapangan. Demikian disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh, pada acara peluncuran dua layanan pendidikan berbasis TIK, yakni Kuliah Daring dan Dapodik, di kantor Kemdikbud, pada hari Rabu (15/10/2014).

“Menjawab ketersediaan data yang sahih, Kemdikbud melakukan terobosan dengan menyediakan data pokok pendidikan (Dapodik) berbasis dalam jaringan (daring),” tutur Mendikbud. “Data sahih yang didapat adalah sebagai rujukan perumusan kebijakan dan program seperti pemberian beasiswa, dan peningkatan angka melanjutkan dari satu jenjang ke jenjang berikutnya,” tambahnya.
Untuk mendapatkan data yang sahih, maka penyusunan data tersebut dibagi dalam tiga tahap yang dikelola oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP) Kemdikbud, yaitu tahap pengumpulan, tahap pengelolaan, dan tahap pendayagunaan. Data-data tersebut dikumpulkan dari berbagai sumber, yaitu Direktorat Jenderal PAUDNI, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Setelah data tersebut dikumpulkan, maka diintegrasikan serta diverifikasi dan validasi oleh PDSP.

Mendikbud mengatakan salah satu keunggulan dari sistem Dapodik yang diluncurkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres) Boediono antara lain adalah tersedianya informasi identitas tunggal siswa. Melalui identitas tunggal siswa diharapkan dapat diketahui perkembangan siswa mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan jenjang pendidikan tinggi.Selain itu juga dapat diketahui status siswa tersebut apakah masih bersekolah atau putus sekolah. Bahkan lebih jauh dapat diketahui juga perkembangan prestasi belajar siswa.. (Seno Hartono)

=========================
Wapres Boediono, didampingi Mendikbud Mohammad Nuh, memukul gong tanda resmi luncurkan Dapodik dan Kuliah Daring, Rabu (15/10/2014).
http://dikdas.kemdikbud.go.id/index.php/wakil-presiden-boediono-resmi-luncurkan-dapodik/