21 September 2014

Prota, Promes, Silabus, RPP

HUBUNGAN PROTA, PROMES, SILABUS, RPP, PELAKSANAAN, DAN HASIL PEMBELAJARAN SEBAGAI WUJUD PENGEMBANGAN KURIKULUM PADA LEVEL FORMAL, INSTRUKSIONAL, OPERASIONAL, DAN EKSPERIENSIAL DALAM PEMBELAJARAN DI SMK

A.     Pengertian Prota, Promes, Silabus, RPP, Pelaksanaan Pembelajaran, dan Hasil Pembelajaran
1.      Prota (Program Tahunan) adalah Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu satu tahun untuk mencapai tujuan (SK dan KD) yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Penentuan alokasi waktu ditentukan pada jumlah jam pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku serta keluasan materi yang harus dikuasai oleh siswa.
2.      Promes (Program Semester) adalah Semester adalah satuan waktu yang digunakan untuk penyelenggaraan program pendidikan. Kegiatan yang dilaksanakan untuk penyelenggaraan program pendidikan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam semester itu ialah kegiatan tatap muka, pratikum, keraja lapangan, mid semester, ujian semester dan berbagai kegiatan lainya yang diberi penilaian keberhasilan. Satu semester terdiri dari 19 minggu kerja termasuk penyelenggaraan tatap muka, ujian tengah semester dan ujian semester.
3.      Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber/ bahan/ alat belajar.
4.      RPP merupakan singkatan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, yang berarti rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam Standar Isi dan dijabarkan dalam Silabus. Lingkup Rencana Pelaksanaan Pembelajaran paling luas mencakup 1 (satu) kompetensi dasar yang terdiri atas 1 (satu) indikator atau beberapa indikator untuk 1 (satu) kali pertemuan atau lebih. Rencana Pelaksanaan Pendidikan (RPP) pada hakekatnya merupakan perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan atau memproyeksikan apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Dengan demikian RPP merupakan upaya untuk memperkirakan tindakan yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran.
5.      Pelaksanaan pembelajaran adalah operasionalisasi dari perencanaan pembelajaran, sehingga tidak lepas dari perencanaan pengajaran/ pembelajaran/pemelajaran yang sudah dibuat. Oleh karenanya dalam pelaksanaannya akan sangat tergantung pada bagaimana perencanaan pengajaran sebagai operasionalisasi dari sebuah kurikulum.
6.      Hasil pembelajaran terukur merupakan hasil dari pelaksanaan pembelajaran dalam waktu tertentu. Hasil pembelajaran dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan pembelajaran, penyusunan silabus dan RPP, hingga penyusunan kurikulum.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses pembelajaran untuk satuan pendidikan dasar dan menengah mencakup sebagai berikut:
1.      Perencanaan proses pembelajaran
             Meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar.
2.      Pelaksanaan pembelajaran
RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuanyang disesuaikan dengan penjadwalan di satuan pendidikan.
3.      Penilaian hasil belajar.
Penilaian dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur
tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, serta digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian dilakukan secara konsisten, sistematik, dan terprogram dengan menggunakan tes dan nontes dalam bentuk tertulis atau lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, portofolio, dan penilaian diri. Penilaian hasil pembelajaran menggunakan Standar Penilaian Pendidikan dan Panduan Penilaian Kelompok Mata Pelajaran.
4.      Pengawasan proses pembelajaran.
A. Pemantauan
1. Pemantauan proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran.
2. Pemantauan dilakukan dengan cara diskusi kelompok terfokus, pengamatan, pencatatan, perekaman, wawacara, dan dokumentasi.
3. Kegiatan pemantauan dilaksanakan oleh kepala dan pengawas satuan
pendidikan.
B. Supervisi
1. Supervisi proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan,
     pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran.
2. Supervisi pembelajaran diselenggarakan dengan cara pemberian contoh, diskusi, pelatihan, dan konsultasi
3.  Kegiatan supervisi dilakukan oleh kepala dan pengawas satuan pendidikan.
C. Evaluasi
Evaluasi proses pembelajaran dilakukan untuk menentukan kualitas
pembelajaran secara keseluruhan, mencakup tahap perencanaan proses
pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil
pembelajaran.
Evaluasi proses pembelajaran diselenggarakan dengan cara:
1.    Membandingkan proses pembelajaran yang dilaksanakan guru dengan standar proses,
2.    Mengidentifikasi kinerja guru dalam proses pembelajaran sesuai dengan kompetensi guru. Evaluasi proses pembelajaran memusatkan pada keseluruhan kinerja guru dalam proses pembelajaran.
B.     Hubungan antara Silabus dengan RPP, Pelaksanaan Pembelajaran, dan Hasil Pembelajaran.
1.      Prota :
Program Tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas, berisi tentang garis-garis besar yang hendak dicapai dalam satu tahun dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan program ini perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun pelajaran dimulai , karena merupakan pedoman bagi pengembangan program-progran berikutnya, yakni program semester, mingguan dan harian serta pembuatan silabus dan sistem penilaian komponen-komponen program tahunan meliputi identifikasi(satuan pendidikan,mata pelajaran, tahun pelajaran) standart kompetensi , kompetensi dasar , alokasi waktu dan keterangan.
2.      Promes :
Program semester adalah program yang berisikan garis – garis besar mengenai hal – hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam waktu satu semester.
Program semester merupakan penjabaran dari program tahunan. Isi dari program semester adalah tentang bulan, pokok bahasan yang hendak disampaikan, waktu yang direncanakan, dan keterangan-keterangan.
3.      Silabus :
Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi , kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber/bahan/alat belajar.
 Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Silabus merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas, dan penilaian hasil belajar. Silabus berisikan komponen pokok yang dapat menjawab pertanyaan berikut.:
   1.           Kompetensi yang akan ditanamkan kepada peserta didik melalui suatu kegiatan  pembelajaran
   2. Kegiatan yang harus dilakukan untuk menanamkan / membentuk kompetensi tersebut
   3. Upaya yang harus dilakukan untuk mengetahui bahwa kompetensi tersebut sudah dimiliki peserta didik
Silabus bermanfaat sebagai pedoman sumber pokok dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut, mulai dari pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian.
4.      Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) :
RPP merupakan persiapan yang harus dilakukan guru sebelum mengajar. Persiapan disini dapat diartikan persiapan tertulis maupun persiapan mental, situasi emosional yang ingin dibangun, lingkungan belajar yang produktif, termasuk meyakinkan pembelajar untuk mau terlibat secara penuh. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dengan silabus mempunyai perbedaan, meskipun dalam hal tertentu mempunyai persamaan. Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah penggalan-penggalan kegiatan yang perlu dilakukan oleh guru untuk setiap pertemuan. Didalamnya harus terlihat tindakan apa yang perlu dilakukan oleh guru untuk mencapai ketuntasan kompetensi serta tindakan selanjutnya setelah pertemuan selesai.
Rencana pelaksanaan pembelajaran berperan sebagai scenario proses pembelajaran. Oleh karena itu, rencana pelaksanaan pembelajaran hendaknya bersifat luwes (fleksibel) dan member kemungkinan bagi guru untuk menyesuaikan dengan respon siswa dalam proses pembelajaran yang sesungguhnya.
Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam penyususnan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah :
a. Mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa, serta materi dan submateri pembelajaran, pengalaman belajar yang telah dikembangkan didalam silabus;
b. Menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi yang memberikan kecakapan hidup ( life skill ) sesuai dengan permasalahan dan lingkungan sehari-hari;
c. Menggunakan metode dan media yang sesuai, yang mendekatkan siswa dengan pengalaman langsung;
d. Penilaian dengan system pengujian menyeluruh dan berkelanjutan didasarkan pada system pengujian yang dikembangkan selaras dengan pengembangan silabus.
Prinsip-prinsip rencana pembelajaran menurut Permendiknas no 41 tahun 2007 tentang standar proses terdiri dari :
a.  Memperhatikan perbedaan individu peserta didi.
b.   RPP disusun dengan memerhatikan perbedaan jenis kelamin, kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial,emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan lingkungan peserta didik.
c.              Mendorong Partisipasi aktif peserta didik.
d.  Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, kreatifitas, inisiatif inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar.
e.  Mengembangkan Budaya Membaca dan menulis.
f.  Proses pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam bentuk tulisan.
g.  Memberikan Umpan Balik dan Tindak Lanjut.
     RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, remedi.
h.  Keterkaitan dan Keterpaduan.
     RPP disusun dengan memerhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara SK,KD, Materi Pembelajaran, Kegiatn Pembelajaran, Indikator Pencapaian Kompetensi Penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. RPP disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya.
5.      Pelaksanaan Pembelajaran :
a.       Pelaksanaan pembelajaran bertujuan untuk mengantarkan siswa mengusai indikator-indikator yang telah dijabarkan di silabus. Indikator tersebut menentukan pencapaian terhadap Kompetensi Dasar hingga Standar Kompetensi.
b.      Pelaksanaan pembelajaran digunakan untuk menemukan hambatan-hambatan dalam pembelajaran kemudian digunakan untuk memperbaiki RPP
Dalam penjelasan PermendiknasNo. 41 tahun 2007 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah dikatakan metode pembelajaran bertujuan mewujudkan suasana pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Jadi metodologi ini akan menentukan arah dan langkah kegiatan pembelajaran yang disusun guru terkait dengan materi ajar yang akan disampaikan.
6.      Hasil Pembelajaran :
a.       Hasil pembelajaran digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian indikator di dalam silabus, selain itu dapat juga digunakan untuk melihat apakah penjabaran indikator dari Kompetensi Dasar tersebut sudah tepat.
b.      Hasil pembelajaran digunakan untuk mengevaluasi keefektifan RPP. Selain itu dapat digunakan juga untuk mengukur keefektifan dari penggunaan metode dan strategi pembelajaran serta sistem penilaian hasil belajar.
C.     Prota, Promes, Silabus, RPP, Pelaksanaan pembelajaran dan Pembelajaran Hasil Pembelajaran Sebagai Wujud Pengembangan Kurikulum
Menurut keberdampakannya pada siswa, Raka Joni (2000) membagi kurikulum menjadi lima tataran yang berbeda, yaitu :
1.      Kurikulum ideal, yang mengandung segala sesuatu yang dianggap penting dan perlu dimasukkan ke dalam pendidikan.
Wujud : Ide, gagasan
Fungsi : Sebagai pencerminan aspirasi konstituen yang perlu diperhatikan dan dikemas dalam sosok yang tepat oleh semua pihak yang terlibat dalam urusan pendidikan formal, mulai dari pengembang kurikulum, pengelola pendidikan dan guru.
2.      Kurikulum formal, adalah kurikulum yang ditampilkan dalam bentuk dokumen resmi kurikulum.
Wujud : Dokumen resmi kurikulum (contoh KTSP) Kemudian dikembangkan dalam spektrum yang berisi Standart kompetensi (SK) dan Kompetensi dasar (KD)
Fungsi : Untuk membentuk rumusan visi misi pendidikan, tujuan serta pedoman pelaksanaan dan pengembangan.
3.      Kurikulum instruksional, adalah terjemahan dari kurikulum formal menjadi seperangkat skenario pembelajaran.
Wujud : Silabus dan Rpp
Fungsi : Membentuk seperangkat skenario pembelajaran yang dijabarkan kedalam SK, KD, indikator, tujuan, materi, metode, langkah-langkah pembelajaran, bahan/alat/sumber belajar serta evaluasi.
4.      Kurikulum operasional, adalah perwujudan objektif dari niat kurikulum instruksional dalam bentuk interaksi pembelajaran.
Wujud : Kegiatan pembelajaran didalam kelas.
Fungsi : Membuat proses pembelajaran di kelas yang partisipasif dan memanusiakan manusia (menghargai potensi yang sudah dimiliki siswa). Pembuatan kegiatan pembelajaran harus disesuaikan dengan karakteristik siswa dan indikator.
5.      Kurikulum eksperiensial, adalah makna dari pengalaman belajar yang terhayati oleh siswa.
Wujud : Hasil dan Evaluasi pembalajaran
Fungsi : Untuk melakukan evaluasi kegiatan pembelajaran, evaluasi program dan evaluasi kurikulum. , Hasil evaluasi kurikulum dipergunakan sebagai dasar untuk mengembangkan atau memperbaiki kurikulum yang akan dikembangkan berikutnya.
Hubungan silabus, RPP, pelaksanaan, dan hasil pembelajaran sebagai pengembangan kurikulum pada level formal, instruksional, operasional, dan eksperiensial dalam pembelajaran di SMK adalah suatu tahapan yang saling terkait dan terintegrasi. Pada masing-masing tahapan memiliki wilayah dan fungsi yang berbeda, hubungan antar level kurikulum tersebut dapat digambarkan seperti dibawah ini,



 
à ide-ide
à Struktur Kurikulum
à Silabus & RPP
à pelaksanaan
à hasil pembelajaran
Kurikulum ideal mengandung segala sesuatu yang dianggap penting sehingga perlu dimasukkan ke dalam kurikulum oleh nyaris setiap orang. Memiliki cakupan yang jelas tetapi sangat luas, kandungan isinya sangat tidak sistematis, dan bebannya menjadi sangat besar sehingga tidak mungkin diwujudkan. Namun, kurikulum ideal tetap ada fungsinya, yaitu sebagai pencerminan aspirasi konstituen yang perlu diperhatikan, disaring, ditata serta dikemas dalam sosok yang tepat oleh semua pihak yang terlibat dalam urusan pendidikan formal, mulai dari pengembang kurikulum dan pengelola pendidikan sampai dengan guru sebagai fasilitator pembelajaran yang merupakan ujung tombak pelaksana di lapangan.
Kurikulum formal berupa garis besar rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum ini memiliki unsur-unsur seperti kerangka dasar, struktur kurikulum, dan beban belajar. Struktur kurikulum itu sendiri berupa mata pelajaran, muatan lokal, kegiatan pengembangan diri,
Kurikulum instruksional adalah terjemahan dari kurikulum formal menjadi seperangkat skenario pembelajaran dan jam pertemuan ke jam pertemuan oleh guru yang bertugas mengimplementasikan suatu kurikulum formal dalam sesuatu konteks kelembagaan tertentu. Dengan kata lain, kurikulum instruksional adalah kurikulum yang mencerminkan niat para guru sebagai implementor kurikulum.
Kurikulum operasional adalah perwujudan objektif dari niat kurikulum instruksional dalam bentuk interaksi pembelajaran - apa yang dikerjakan oleh guru, apa yang dikerjakan oleh siswa, dan bagaimana interaksi di antara keduanya. Keterwujudan kurikulum operasional dapat diverifikasi oleh pengamat ahli sehingga kesesuaiannya dengan  bentuk yang tertampilkan sebagai tujuan kurikulum formal itu dapat dinilai secara objektif.
Sedangkan kurikulum eksperiensial adalah makna dari pengalaman belajar yang terhayati siswa sementara mereka terlibat dalam berbagai kegiatan dan peristiwa pembelajaran yang dikelola oleh guru dan/atau sekolah. Oleh karena itu kurikulum eksperiensiallah yang akan membuahkan dampak dalam bentuk perubahan cara berpikir dan cara bertindak para siswa yang bersangkutan, yaitu ketika kurikulum instruksional tersebut diimplementasikan oleh guru sebagai fasilitator langsung pembelajaran (direct mediator of studentlearning) dalam pelaksanaan tugasnya dari hari ke hari.
D.    Hubungan Prota, Promes, Silabus, RPP, Pelaksanaan dan Hasil pembelajaran.

A = Kurikulum
B = PROTA
C = PROMES
D = Kalender Akademik
E = RPP
F = SILABUS
G = Pembelajaran di SMK
Hubungan :
A + B =  hubungan antara kurikulum dan prota
B + C = hubungan antara prota dan promes
C + D = hubungan natara promes dab kalender akademik
D + E = hubungan natara kalender akademik dan RPP
E + F = hubungan natara RPP dan silabus
F + G = hubungan natara silabus dab pembelajaran SMK
G + A = hubungan pembelajaran SMK dan Kurikulum
A + B + C + D + E + F + G = Tujuan Pendidikan
A + B = jika telah menentukan kurikulum yang diambil, maka menentukan prota hanya akan dirancang untuk siswa smk
B + C = Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu satu tahun untuk mencapai tujuan (SK dan KD) yang telah ditetapkan dan akan disempitkan oleh ptomes yang akan direncanakan per  satuan waktu yang digunakan untuk penyelenggaraan program pendidikan setiap semester.
C + D = promes adalah satuan waktu yang digunakan untuk penyelenggaraan program pendidikan dan kalender akademik yang akan menentukan jadwal dari promes yang dirancang setiap semester.
D + E = kalender akademik yang telah di tentukan dalam pembuatan promes akan menentukan alokasi waktu dalam satu mata pelajaran yang akan ditempuh dalam penyampaian SK dan KD.
E + F = ketika RPP telah tersusun dengan rapi dan benar, mata pelajaran apa, metode yang digunakan bagaimana, jika semua baik, tentu akan menentukan tepat waktu dari pelaksanaan promes itu sendiri.
F + G = pembuatan RPP akan sangat terpengaruh dengan pembelajaran yang berlaku, jika pembelajaran dari SMK, maka promes hanya akan berisi tentang materi yang berada di SMK yang bersangkutan.
G + A = jika berada dalam kalangan SMK, tenti yang digunakan adalah kurikulum berbasis kompetensi yang ada di SMK (kurikulum kejuruan)yang bersangkutan, bukan kurikulum yang ada pada SMA.
A + B + C + D + E + F +G = semua yang bersangkutan jika dibuat dengan baik dan benar serta dilaksanakan semuanya dengan tepat waktu dan sesuai tujuan, maka akan mempengaruhi berhasil tidaknya tujuan pendidikan dengan sistim tersebut.
E.     Kesimpulan
Jadi, dapat disimpulkan hubungan antara hasil pembelajaran dengan perencanaan belajar dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar harus dilakukan dengan selaras dan koheren tanpa menghilangkan salah satu unsur dari komponen tersebut. Perencanaan pembelajaran yang meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) harus direncanakan secara matang dan terorganisir. Selanjutnya dilakukan implementasi (penerapan) kegiatan belajar mengajar mengacu pada perencanaan pembelajaran di kelas dengan menggunakan metode dan media yang efektif dan efisien, guru juga yang memberikan keteladanan, memberikan motivasi, dan mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik. Yang terakhir dilakukan evaluasi terhadap siswa menggunakan tes atau non tes yang dilakukan supaya mengetahui tujuan kegiatan belajar mengajar berhasil atau tidak, untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik, dan memberikan tolak ukur atas keberhasilan tersebut. Selain sebagai pengevaluasian peserta didik, hasil belajar bisa juga digunakan untuk mengembangkan kurikulum melalui silabus dan unsur-unsurnya.

DAFTAR RUJUKAN
Anonim. 2009. Pengembangan Kurikulum Sebagai Sarana.
sarana.html, diakses tanggal 28 Februari 2012)
Permendiknas. 2007. Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
Menegah. Jakarta.
.html, diakses tanggal 28 Februari 2012).

20 September 2014

Faq verval pd

Informasi dari bapak Taufik Lone Waktunya menjawab pertanyaan Teman-teman OP Dinas dan Sekolah, mudah-2an bisa di fahami,,

*Tanya : Data kelas 1/siswa baru yang sudah di inputkan di dapodik belum muncul di vervalPD, sedangkan sekolah lain sudah, padahal sudah sinkron seperti yang dilakukan oleh OPS lain, bagaimana solusinya ?
**Jawab : Saat ini proses update/sinkronisasi data antar server VervalPD dan Dapodikdas masih berjalan.

*Tanya : Sudah registrasi di SDM-PDSP dan sudah menerima email dari admin SDM-PDSP, tapi tidak bisa login SDM-PDSP dan vervalPD ?
**Jawab :
*** OP Dinas atau Sekolah yang registrasi sebelum tanggal 13 September 2014, default username dan passwordnya adalah email yang di tuliskan di kolom "Email Pribadi" padasaat registrasi SDM-PDSP,
*** OP Dinas atau Sekolah yang registrasi sesudah tanggal 13 September 2014, Username nya adalah email yang di tuliskan di kolom "Email Pribadi" padasaat registrasi SDM-PDSP dan passwordsnya sama dengan password yang di tuliskan pada kolom "Password" dan "Konfirmasi Password"

*Tanya : Operator Sekolah tidak bisa login vervalPTK
**Jawab : VervalPTK, VervalSP dan Wilayah aksesnya ada di Dinas Pendidikan masing-masing Wilayah, apabila Operator Sekolah menemukan data PTK, SP dan Wilayah yang tidak valid, silahkan berkordinasi dan berkomunikasi dengan Operator Dinas di wilayahnya masing-masing

*Tanya : Kapan batas akhir VervalPD ?
**Jawab : VervalPD akan berakhir apabila OP Sekolah dan Orang tua/Wali Murid sudah memahami Administrasi Pendataan Peserta didik dengan baik, misalnya, Menginputkan data individu PD di Dapodikdas sesuai dengan berkas yang sah menurut hukum, Akta Kelahiran, Ijazah dll.

*Tanya : Operator Sekolah sudah registrasi di SDM-PDSP dan baru melakukan VervalPD, apa yang pertama harus di lakukan ?
**Jawab : Unduh panduan VervalPD di http:// sdm.data.kemdikb ud.go.idpada menu Panduan

Untuk sementara ini, hasil pertanyaan yang sering muncul di inbox dan saya jawab secara kolektif, semoga bermanfaat

18 September 2014

Aset dan Pengelolaan Barang Milik Daerah

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Aset dan Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah
Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) aset adalah sumber daya
ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari
peristiwa msa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social dimasa depan
diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat
diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan
untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang
dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Adapun pengertian sistem menurut W. Gwerald Cole adalah suatukerangka
dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan
suatu skema yang menyeluruh, untuk melaksanakan satu kegiatan atau fungsi
utama dari suatu organisasi, pengertian sistem yang lainnya adalah Sistem berasal
dari bahasa latin (systēma) dan bahasa Yunanani(sustēma) adalah suatu kesatuan
yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk
memudahkan aliran informasi, materi atau energi. Istilah ini sering dipergunakan
untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana suatu model
matematika seringkali bisa dibuat.

Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan
yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak, contoh
umum misalnya seperti negara. Negara merupakan suatu kumpulan dari beberapa
Universitas Sumatera Utara
elemen kesatuan lain seperti provinsi yang saling berhubungan sehingga
membentuk suatu negara dimana yang berperan sebagai penggeraknya yaitu
rakyat yang berada dinegara tersebut.
Sedangkan prosedur adalah suatu urut-urutan pekerjaan (clerical), biasanya
melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin
adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi yang terjadi dalam
suatu organisasi (lihat Baridwan, 1991: 3 ). Dalam Permendagri No. 17 tahun
2007 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan barang daerah adalah
suatu rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap daerah yang meliputi:
1.Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
2. Pengadaan;
3. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;
4. Penggunaan;
5. Penatausahaan;
6. Pemafaatan;
7. Pengamanan dan pemeliharaan;
8. Penilaian;
9. Penghapusan;
10. Pemindahtanganan;
11. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian;
12. Pembiayaan; dan
13. Tuntutan ganti rrugi.
Universitas Sumatera Utara
B. Prinsip Dasar Pengelolaan Aset Daerah
Untuk mendukung pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta
menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah, maka pemerintah
daerah perlu memiliki atau mengembangkan sistem informasi menajemen yang
komprehensif dan handal sebagai alat untuk menghasilkan laporan
pertanggungjawaban. Selain itu, sistem informasi tersebut juga bermanfaat untuk
dasar pengambilan keputusan mengenai kebtuhan barang dan estimasi kebutuhan
belanja pembangunan (modal) dalam penyusunan APBD, dan untuk memperoleh
informasi manajemen aset daerah yang memadai maka diperlukan dasar
pengeolaan kekayan asset yang memadai juga, dimana menurut Mardiasmo
(2002) terdapat tiga prinsip dasar pengelolaan kekayaan aset daerah yakni: (1)
adanya perencanaan yang tepat, (2) pelaksanaan/pemanfaatan secara efisien dan
efektif, dan (3) pengawasan (monitoring).

1 Perencanaan
Untuk melaksanakan apa yang menjadi kewenangan wajibnya pemerintah
daerah memerlukan barang atau kekayaan untuk menunjang pelaksanaan tugas
dan kewenangannya. Untuk itu, pemerintah derah perlu membuat perencanaan
kebutuhan aset yang akan digunakan/dimiliki. Berdasarkan rencana tersebut,
pemerintah daerah kemudian mengusulkan anggaran pengadaannya. Dalam hal
ini, masyarakat dan DPRD perlu melakukan pengawasan (monitoring) mengenai
apakah aset atu kekayaan untuk dimiliki daerah tersebut benar-benar dibutuhkan
daerah? Seandainya memang dibutuhkan, maka pengadaannya harus dikaitkan
dengan cakupan layanan yang dibutuhkan dan diawasi apakah ada mark-up dalam
Universitas Sumatera Utara
pembelian tersebut. Setiap pembelian barang atau aset baru harus dicatat dan
terdokumentasi dengan baik dalam sistem database kekayaaan daerah.
Pada dasarnya. Kekayaan daerah dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis
(Mardiasmo: 2002) yaitu:
1. Kekayaan yang sudah ada (eksis) sejak adanya daerah tersebut. Kekayaan
jenis ini meliputi seluruh kekayaan alam dan geografis kewilayahannya.
Contohnya adalah tanah, hutan, tambang, gunung, danau, pantai dan laut

2. Kekayaan yang akan dimiliki baik yang berasal dari aktivitas pemerintah
daerah yang didanai APBD serta kegiatan perekonomian daerah lainnya.
Contohnya adalah jalan, jembatan, kendaraan, dan barang modal lainnya.
Pemerintah daerah harus membuat perencanaan yang tepat terhadap dua
jenis kekayaan tersebut. Perencanaan juga meliputi perencanaan terhadap aset
yang belum termanfaatkan atau masih berupa aset potensial. Perencanaan yang
dilakukan harus meliputi tiga hal yaitu:
1. Melihat kondisi aset daerah dimasa lalu.
2. Aset yang dibutuhkan untuk masa sekarang.
3. Perencanaan kebutuhan aset dimasa yan akan datang.
Oleh karena itu, perlu dibuat perencanaan strategik baik yang bersifat jangka
pendek, menengah, dan jangka panjang mengenai pengelolaan aset daerah.

2. Pelaksanaan
Permasalahan berikutnya adalah bagaimana pelaksanaannya. Kekayaan
milik daerah harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip
efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Masyarakat dan
DPRD yang harus melakukan pengawasan (monitoring) terhadap pemanfaatan
aset daerah tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan kekayaan milik daerah.
Universitas Sumatera Utara
Hal cukup penting yang diperhatikan pemerintah daerah adalah perlunya
dilakukan perencanaan terhadap biaya operasional dan pemeliharaan untuk setiap
kekayaan yan dibeli atau diadakan. Hal ini disebabkan sering kali biaya operasi
dan pemeliharaan tidak dikaitkan dengan belanja investasi/modal. Mestinya
terdapat keterkaitan antara belanja investasi/modal dengan biaya operasi dan
pemeliharaan yang biaya tersebut merupakan commitment cost yang harus
dilakukan. Selain biaya operasi dan pemeliharaan, biaya lain yang harus
diperhatikan misalnya biaya asuransi kerugian.

Pengelolaan kekayaan daerah harus memenuhi prinsip akntabilitas publik.
Akuntabilitas publik yang harus dipenui paling tidak meliputi:

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (accountability for probity
and legilaty), terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of
power) oleh pejabat dalam penggunaan dan pemanfaatan kekayaan daerah,
sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan
terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan kekayaan
publik.

2. Akuntabilitas proses (process accountability), terkait dengan dipatuhinya
prosedur yang digunakan dalam melaksanakan pengelolaan kekayaan daerah,
termasuk didalamya dilakukannya compulsory competitive tendering contract
(CCTC) dan penghapusan mark-up. Untuk itu perlu kecukupan sistem informasi
akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.
Universitas Sumatera Utara

3. Akuntabilitas kebijakan (policy accountability), terkait dengan
pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap DPRD dan masyarakat luas atas
kebijakan-kebijakan penggunaan dan pemanfaatan kekayaan daerah.

3. Pengawasan
Pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga
pengahapusan aset. Keterlibatan auditor internal dalam proses pengawasan ini
sangat penting untuk menilai konsistesi antara praktik yang dilakukan oleh
pemerintah daerah dengan standar yang berlaku. Selain itu, auditor juga penting
keterlibatannya untuk menilai kebijakan akuntansi yang diterapkan manyangkut
pengakuan aset (recognition), pengukurannya (measurement), dan penilaianya
(valuation). Pengawasan diperlukan untuk menghindari penyimpanan dalam
perencanaan maupun pengelolaan aset yang dimiliki daerah.

C. Tujuan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Pengeolaan aset adalah pengelolaan secara komprehensif atas permintaan,
perencanaan, perolehan, pengoperasian, pemeliharaan, perbaikan/rehabilitasi,
pembuangan/pelepasan dan penggantian aset untuk memaksimalisasikan tingkat
pengembalian investasi (ROI) pada standar pelayanan yang diharapkan terhadap
generasi sekarang dan yang akan datang. Sedangkan menurut Lemer (2000:65),
manajemen aset merupakan proses menjaga/memelihara dan memanfaatkan
modal publik, hal ini dilakukan dalam rangka melaksanakan tertib administrasi
pengelolaan barang milik daerah sehingga terciptanya manajemen pemerintahan
yang dapat bekerja secara efisien, efektif dan ekonomis.
Universitas Sumatera Utara

D. Azas-Azas Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan
baik dan benar, yang pada gilirannya dapat mewujudkan pengelolaan barang milik
daerah dengan memperhatikan azas-azas sebagai berikut:

1. Azas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah
dibidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa
pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan Kepala Daerah sesuai
fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing;

2. Azas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus
dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;

3. Azas transparansi, yaitu penyeleggaraan pengelolaan barang milik daerah
harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang
benar.

4. Azas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar
barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang
diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
pemerintahan secara optimal.

5. Azas akuntabilitas, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

6. Azas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus
didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka
Universitas Sumatera Utara
optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan baran milik daerah serta
penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

E. Sejarah dan Dasar Hukum Pengelolaann Barang Milik Daerah.
Pengelolaan barang dalam Negara kita Republik Indonesia selama ini hanya
kita kenal sebagai Barang Milik Negara yang dikelola oleh masing-masing
Departemen yang kemudian terjadilah perubahan-perubahan dalam pengurusan
inventaris ini sesuai dengan tuntutan perkembangan administrasi Negara, maka
keluarlah aturan/pedoman sebagai berikut:
1. INPRES 3 Tahun 1971, diikuti dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri
Keuangan No. Kep.225/MK/471 tentang Pedoman Pelaksanaan tertib
administrasi kekayaan Negara, dan barang daerah otonom terpisah
dari/tidak termasuk kekayaan Negara.
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974; tentang Pokok-pokok Pemerintahan di
Daerah, diikuti dengan diterbitkannya Perturan Menteri Dalam Negeri
sebagai berikut;
a. Nomor 4 Tahun 1979; tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang
Pemerintah Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 020-595 Tahun
1980; tentang Manual Administrasi Barang Daerah.
b. Nomor 7 Tahun 1997; tentang Pedoman pelaksanaan Barang Pemerintah
Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 1980 tentang
Manual Administrasi Barang Daerah.
Universitas Sumatera Utara
3. Undang-undang No. 22 Taun 1999; tentang Pemerintah Daerah, yang
diikuti oleh diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor 11
Tahun 2001; tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah..
4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004; tentang Pemerintah Daerah.
Dalam pengelolaan barang milik daerah sebagai suatu perwujudan dari
rencana kerja keuangan akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam tahun
anggaran yang bersangkutan selain berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum
yang berdasarkn pula pada:
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah;
7. Keptusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem
Informasi Manajemen Barang Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 20003 tentang
Pedoman Penilaian Barang Daerah;
Universitas Sumatera Utara
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.

F. Pengertian Barang Milik Daerah
Menurut Permendagri No. 17 Tahun 2007, Barang Milik Daerah (BMD)
adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah antara lain:
1. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak
3. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau
4. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.
Barang milik daerah sebagaimana tersebut di atas, terdiri dari:
a. barang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang
penggunaannya/pemakaiannya berada pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD)/Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah lainnya sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. barang yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik
Daerah lainnya yan status barangnya dipisahkan.
Barang milik daerah yang dipisahkan adalah barang daerah yang
pengelolaanya berada pada Perusahaan Daerah atau Badan Milik Daerah lainnya
yang anggarannya dibebankan pada anggaran Perusahaan Daerah atau Badan
Usaha milik Daerah lainnya.
Universitas Sumatera Utara
Barang Milik Daerah merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang
berwujud. Aset pemerintah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau
dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana
manfaat ekonomi dann/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik
oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,
termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi
masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipeliara karena alasan sejarah
dan budaya.
Barag Milik Daerah termasuk dalam aset lancar dan aset tetap. Aset lancar
adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki
untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, berupa
persediaan. Sedangkan aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa
manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan
pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, meliputi Tanah; Peralatan
dan Mesin; Gedun dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan jaringan; Aset Tetap Lainnya;
serta konstruksi dalam Pengerjaan.
Dari uraian diatas, yang dimaksud aset daerah adalah aset lancar, aset tetap
dan aset lainnya, sedngkan yang dimaksud dengan barang daerah adalah
Persediaan (bagian dari aset lancar) ditambah seluruh aset tetap yang ada di
neraca daerah.
Universitas Sumatera Utara
G. Penatausahaan Barang Milik Daerah
Yang dimaksud dengan penatausaan dalam Permendagri no. 17 tahun 2007
adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan
barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam penatausahaan barang milik daerah dilakukan 3 (tiga) kegiatan yang
meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan.
1. Pembukuan
Menurut penjelasan Permendagri No.1 tahun 2008 disimpulkan bahwa yang
dimaksud denan pembukuan adalah proses pencatatan barang milik daerah
kedalam daftar barang pengguna dan kedalam kartu inventaris barang serta dalam
daftar barang milk daerah. Pengguna/kuasa pengguna barang wajib melakukan
pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang
Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP).
Pengguna/kuasa pengguna barang dalam melakukan pendaftaran dan
pencatatan harus sesuai denga format:
1.Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah,
2. Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin,
3. Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan,
4. Kartu Inventaris Barang (KIB) D Jalan, Irigasi, dan Jaringan,
5. Kartu Inventaris Barang (KIB) E Aset Tetap Lainnya,
6. Kartu Inventaris Barang (KIB) F Kostruksi dalam Pengerjaan,
7. Kartu Inventaris Ruangan (KIR)
Universitas Sumatera Utara
2. Inventarisasi
Kegiatan identifikasi dan inventarisasi dimaksudkan untuk memperoleh
informasi yang akurat, lengkap, dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang
dimiliki atau dkuasai oleh pemerintah daerah. Untuk dapat melakukan identifikasi
dan inventarisasi aset daerah secara objektif dan dapat diandalkan, pemerintah
daerah perlu memanfaatkan profesi auditor atau jasa penilai yang independent.
Dari kegiatan inventarisasi disusun Buku Inventaris yang menunjukkan
semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun
yang tidak bergerak. Buku inventaris tersebut memuat data meliputi lokasi,
jenis/merk type, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan
barang, dan sebaganya.
Adanya buku inventaris yang lengkap, teratur dan berkelanjutan mempunyai
fungsi dan peran yang sangat penting dalam rangka:
a.pengendalian, pemanfaatan, pengamanan dan pengawasan setiap barang;
b.usaha untuk menggunakan memanfaatkan setiap barang secara maksimal
sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing;
c.menunjang pelaksanaan tugas Pemerintah.
Barang inventaris adalah seluruh barang yang dimiliki oleh Pemerintah
Daerah yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan dicatat serta didaftar dalam
Buku Inventaris.
Agar Buku Inventaris dimaksud dapat digunakan sesuai fungsi dan
perannya, maka pelaksanaannya harus tertib, teratur dan berkelanjutan,
Universitas Sumatera Utara
berdasarkan data yang benar, lengkap dan akurat sehingga dapat memberikan
informasi yang tepat dalam:
1. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
2. pengadaan;
3. penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;
4. penggunaan;
5. penatausahaan;
6. pemanfaatan;
7. pengamanan dan pemeliharaan;
8. penilaian;
9. penghapusan;
10. pemindahtanganan;
11. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
12. pembiayaan; dan
13. tuntutan ganti rugi.
3. Pelaporan
Dalam Permendagri No. 17 tahun 2007 disebutkan bahwa pelaporan barang
milk daerah yang dilakukan Kuasa pengguna barang disampaikan setiap
semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada pengguna. Yang dimaksud
dengan pelaporan adalah peroses penyusunan laporan barang setiap semester dan
setiap tahun setelah dilakukan inventarisasi dan pencatatan. Pengguna
menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan, dan 5 (lima)
tahunan kepada Kepala Daerah melalui pengelola. Sementara Pembantu
Universitas Sumatera Utara
Pengelola menghimpun seluruh laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan
5 (lima) tahunan dari masing-masing SKPD, jumlah maupun nilai serta dibuat
rekapitulasinnya. Rekapitulasi tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan
neraca daerah.
Hasil sensus barang daerah dari masing-masing pengguna/kuasa pengguna,
direkap ke dalam buku inventaris dan disampaikan kepada pengelola, selanjutnya
pembantu pengelola merekap buku inventaris tersebu menjadi buku induk
inventaris. Buku induk inventaris merupakan saldo awal pada daftar mutasi
barang tahun berikutnya, selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya
pengguna/kuasa pengguna dan pengelola hanya membuat Daftar Mutasi Barang
(bertambah dan/atau berkurang) dalam bentuk rekapitlasi barang milik daerah.
Mutasi barang bertambah dan atau berkurang pada masing-masing SKPD setiap
semester, dicatat secara tertib pada:
1.Laporan Mutasi Barang; dan
2.Daftar Mutasi Barang
H. Pengamanan Barang Milik Daerah
Pengamanan terhadap barang milik daerah berupa barang inventaris dalam
proses pemakaian dan barang persediaan dalam gudang yang diupayakan secara
fisik, administrative dan tindakan hukum.
1. Pelaksanaan Pengamanan
Pengamanan dilakukan terhadap barang milik daerah berupa barang
inventaris dalam proses pemakaian dan barang persediaan dalam gudang yang
dupayakan secara fisik, administrasi dan tindakan hukum.
Universitas Sumatera Utara
a. Pengamanan fisik
1) Barang inventaris.
Pengamanan terhadap barang-barang bergerak dilakukan dengan cara:
a) pemanfaatan sesuai tujuan.
b) penggudangan/penyimpanan baik tertutup maupun terbuka.
c) pemasangan tanda kepemilikan.
Pengamanan terhadap barang tidak bergerak dilakukan dengan cara :
a) Pemagaran.
b) Pemasangan papan tanda kepemilikan.
c) Penjagaan.
2) Barang persediaan.
Pengamanan terhadap barang persediaan dilakukan oleh penyimpan dan/atau
pengurus barang dengan cara penempatan pada tempat penyimpanan yang baik
sesuai dengan sifat barang tersebut agar barang milik daerah terhindar dari
kerusakan fisik.
b. Pengamanan administratif.
1) Barang Inventaris.
Pengamanan administrasi terhadap barang bergerak dilakukan dengan cara :
a) pencatatan/inventarisasi.
b) kelengkapan bukti kepemilikan antara lain BPKB, faktur pembelian dll.
c) pemasangan label kode lokasi dan kode barang berupa stiker.
Universitas Sumatera Utara
Pengamanan administrasi terhadap barang tidak bergerak dilakukan dengan
cara :
a) pencatatan/inventarisasi.
b) penyelesaian bukti kepemilikan seperti: IMB, Berita Acara serah terima, Surat
Perjanjian, Akte Jual Beli dan dokumen pendukung lainnya.
2) Barang Persediaan.
Pengamanan administratif terhadap barang persediaan dilakukan dengan
cara pencatatan dan penyimpanan secara tertib.
c. Tindakan hukum.
Pengamanan melalui upaya hukum terhadap barang inventaris yang
bermasalah dengan pihak lain, dilakukan dengan cara:
1) negosiasi (musyawarah) untuk mencari penyelesaian.
2) Penerapan hukum.
2. Aparat Pelaksana Pengamanan
Pengamanan pada prinsipnya dilaksanakan oleh aparat pelaksana
Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
a. Pengamanan administratif.
1) Pencatatan oleh Pengguna dan dilaporkan kepada pengelola melalui Pembantu
Pengelola;
2) Pemasangan label dilakukan oleh Pengguna dengan koordinasi Pembantu
Pengelola;
Universitas Sumatera Utara
3) Pembantu Pengelola dan/atau SKPD menyelesaikan bukti kepemilikan barang
milik daerah.
b. Pengamanan fisik.
1) Pengamanan fisik secara umum tehadap barang inventaris dan barang
persediaan dilakukan oleh pengguna.
2) Penyimpanan bukti kepemilikan dilakukan oleh pengelola.
3) Pemagaran dan pemasangan papan tanda kepemilikan dilakukan oleh pengguna
terhadap tanah dan/atau bangunan yang dipergunakan untuk penyelenggaraan
tugas pokok dan fungsi dan oleh Pembantu Pengelola terhadap tanah dan/atau
bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Kepala Daerah.
c. Tindakan Hukum.
1) Musyawarah untuk mencapai penyelesaian atas barang milik daerah yang
bermasalah dengan pihak lain pada tahap awal dilakukan oleh pengguna dan
pada tahap selanjutnya oleh Pembantu Pengelola .
2) Upaya pengadilan Perdata maupun Pidana dengan dikoordinasikan oleh Biro
Hukum/Bagian Hukum.
3) Penerapan hukum melalui tindakan represif/pengambil alihan, penyegelan atau
penyitaan secara paksa dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
bersama-sama Biro Hukum/ Pembantu Pengelola dan SKPD Terkait.
Universitas Sumatera Utara
3. Pembiayaan
Pembiayaan pengamanan barang miik daerah dibebankan pada APBD
dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
I. Tinjauan Penelitian Terdahulu
Tabel 2.1
No. Nama Peneliti Judul Penelitian Variabel Penelitian Hasil Penelitian
1 Mizan Ahmad
Siregar
( 2008 )
Pengaruh
Pengelolaan
Barang Milik
Daerah Terhadap
Pengamanan Aset
Daerah Pada
Kabupaten Deli
Serdang
Pengelolaan
Barang Milik
Daerah,
Inventarisasi (X1),
Pembukuan (X2),
Pelaporan (X),
Pengamanan Aset
Daerah ( Y )
Pengelolaan
Barang Milik
Daerah
memberikan
dampak yang
signifikan
terhadap
Pengamanan
AseT Daerah
pada Kabupaten
Deli Serdang
2 Dewi Mifitri
( 2009 )
Pengaruh
Pengelolaan
Barang Milik
Daerah Terhadap
Pengamanan Aset
Daerah Pada
Kabupaten
Langkat
Pengelolaan
Barang Milik
Daerah,
Inventarisasi (X1),
Pembukuan (X2),
Pelaporan (X),
Pengamanan Aset
Daerah ( Y )
Pengelolaan
Barang Milik
Daerah
memberikan
dampak yang
signifikan
terhadap
Pengamanan Aset
Daerah pada
Kabupaten
Langkat
J. Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian
1. Kerangka Konseptual
Pengelolaan barang milik Negara/Daerah merupakan fungsi yang sangat
strategis dan vital. Dengan langkah inventarisasi dan revaluasi aset/kekayaan
Universitas Sumatera Utara
negara diharapkan akan mampu memperbaiki/menyempurnakan administrasi
pengelolaan BMN yang ada saat ini. Dengan langkah inventarisasi dan penilaian
BMN tersebut, diproyeksikan kedepan akan dapat terwujud database BMN yang
akurat dan reliable, sehingga dapat dipergunakan bagi kepentingan penyusunan
rencana kebutuhan dan penganggaran atas belanja barang dan/atau belanja modal
pada kementreian/lembaga negara.
Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
Negara melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah
yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar
Akuntansi Pemerintahan dan Pemendagri no. 13 tahun 2006. . Dengan
meningkatkan sistem Inventarisasi dan Pelaporan yang baik, maka akan
berdampak baik untuk keberhasilan Pengamanan Aset daerah.
Dan dengan meningkatnya sistem Inventarisasi dan Pelaporan terhadap
BMD tersebut, maka tingkat kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan
menjadi lebih reliable mengingat jumlah aset yang terdaftar benar-benar
menggambarkan jumlah yang sebenarnya sebagai akibat dari tindakan
pengamanan yang efisien dan efektif di lingkungan aktivitas Pemerintah Kota
Medan.
Universitas Sumatera Utara
Berdasarkan landasan teori dan masalah penelitian, maka penulis akan
mengembangkan kerangka penelitian sebagai berikut:
Gambar 2.1
Kerangka Konseptual
2. Hipotesis
Hipotesis merupakan jawaban ataupun dugaan sementara terhadap suatu
masalah yang dihadapi, yang masih akan diuji kebenarannya lebih lanjut melalui
analisa data yang relevan dengan masalah yang terjadi. Dalam penelitian ini,
penulis mengemukakan hipotesis sebagai sebagai beribut:
Ha : Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai pengaruh terhadap
pengamanan aset daerah.
inventarisasi (X1)
pembukuan (X2)
pelaporan (X3)
Pengamanan
Aset Daerah
(Y)
Pengelolaan Barang Milik
Daerah
Universitas Sumatera Utara