Kartu Indonesia Pintar KIP Lewat Dapodik

Dalam rangka implementasi Program Indonesia Pintar Tahun 2015,diinstruksikan kepada seluruh kepala sekolah SD, SMP, SDLB, SMPLB dan SLB agar segera melakukan pemutakhiran data siswa penerima BSM yang memiliki kartu KPS. Diwajibkan mengisi nomor KPS (SESUAI TERTERA DI KARTU KPS/ bukan nomor lain) di aplikasi dapodikdas pada tabel peserta didik bagi yang memiliki

Demikian pengumuman ini dibuat atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terimakasih
sumber infopendataan

Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar no: 5086/C/MI/2014 tentang Pemanfaatan data Dapodik untuk BSM/KIP. Download

Pada surat edaran yang ditujukan kepada seluruh Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota seluruh Indonesia tersebut disebutkan bahwa pada tahun 2015 Program BSM akan dilanjutkan dengan program Indonesia Pintar (PIP) yang diberlakukan secara nasional dan mekanisme seleksi siswa penerima PIP akan dilakukan melalui Dapodik.

Untuk itu diinstruksikan kepada pihak sekolah agar mendata dan mengisi data siswa dari orang tuanya pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sesuai dengan formulir yang tersedia di aplikasi dapodikdas versi 3.01, dengan jalan :

Melakukan identifikasi semua siswa yang orang tuanya pemegang KPS/KKS

Meminta kepada siswa untuk menyerahkan fotokopi KPS/KKS

Segera melakukan pemutakhiran data dan pengiriman data siswa melalui mekanisme sinkronisasi data dapodikdas

Proses pemutakhiran data oleh sekolah agar dilakukan selambat-lambatnya tanggal 21 Desember 2014.

sumber/dikutip: http://al-maududy.blogspot.com/2014/11/tahun-2015-program-bsm-datanya-dari.html

========
update postingan blog 11/2/2015

Yusuf Rokhmat > ‎Info Pendataan Ditjen Dikdas

SEPUTAR NOMOR KPS/KKS di dapodik

Kartu KPS/KKS di terbitkan oleh Kementerian Sosial berbasis keluarga miskin.
Nomor KPS/KKS bukan nomor surat keterangan tidak mampu atau nomor lainnya, mohon periksa kembali kelengkapan no. kps agar keluarga miskin merasakan manfaat kartu tsb melalui Program Indonesia Pintar Kemdikbud RI

adapun siswa yang orang tuanya memiliki KPS sifatnya wajib diinputkan no kps/kks tersebut di dalam aplikasi dapodik baik itu nama siswa tertera maupun tidak tertera di dalam kartu KPS/KKS, yang paling penting adalah siswa tersbut berasala dari keluarga pemegang KPS/KKS, dapat dibuktikan melalui kartu keluarga.

supported by TNP2K Tim Nasional Percepatan Pengentsan Kemiskinan , Sekretariat Wakil Presiden

===========
cara entry KPS ke Dapodik download http://www.mediafire.com/view/i1g11y4j2vo4ss2/PANDUAN_ENTRI_SISWA_PENERIMA_BSM_KPS_DAPODIKDAS.pdf

website tp2nk www.tnp2k.go.id

========================

tampilan kartu

cara mendapatkan kip tambahan http://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/FINAL%20Flyer%20KIP%20EDIT%20111214%20LOGO.pdf

=================================

data kartu indonesia pintar dari dapodik

Postingan terkait
Download Juknis PIP 2015
http://deuniv.blogspot.com/2015/06/mengakses-aplikasi-verivikasi-program-indonesia-pintar.html

=======================
update postingan 14/25/2016
sumber:

SUMBER DATA KIP TIDAK BERSUMBER SEUTUHNYA DARI DAPODIK, TAPI DARI
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TNP2K)
Alamat websitenya: http://www.tnp2k.go.id

TENTANG TNP2K

DEFINISI TNP2K

Lembaga yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan

Dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia dan diketuai oleh Wakil Presiden Republik Indonesia

TUGAS TNP2K

Menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan

Melakukan sinergi melalui sinkronisasi,harmonisasi dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan di Kementerian / Lembaga

Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan

TUGAS POKOK TNP2K

Menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan di kementerian/lembaga.

Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

==========================
update postingan 27 Mei 2016

Dapat info dari teman facebook,.